Struktur
Produksi , Distribusi , Pendapatan dan Kemiskinan
Pendapatan Nasional
Konsep pendapatan nasional pertama kali
dicetuskan oleh Sir
William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir
pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa
pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama
setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern,
sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya
unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai
pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National
Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap
tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu
negara.
Berikut
adalah beberapa konsep pendapatan nasional
- Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross
Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Konsep Perhitungan Pendapatan Nasional
- Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross
National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun. Termasuk
hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di
luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang
beroperasi di wilayah negara tersebut.
- Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net
National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa
yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor
produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak
langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti
pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
- Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal
Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer
payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan
merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian
pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan
sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan
sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus
dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha
kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di
dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
- Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap
dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk
dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi
tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini
diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung.
Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib
pajak, contohnya pajak pendapatan.
Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasioanal (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).
B. Kemiskinan
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah
orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dus
masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indanesia.
Akan tetapi, sejarah menunjukkan
bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu
mungkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses
mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari stategi
tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis
ekonomi, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk
domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin
besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
Sebenarnya, menjelang akhir dekade
1970-an pemerintah sudah mulai menyadari keadan tersebut yang menunjukan
buruknya kualitas pembangunan yang telah dilakukan hingga saat itu. Oleh karena
itu, strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan tetapi juga
kesejahteraan masyarakat, juga menjadi sasaran utama dari pembangunan.
Perhatian mulai diberikan pada usaha–usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri–industri yang padat karya
dan sektor pertanian. Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah yang
bertujuan untuk mengurangi (kalau tidak bisa menghilangkan) jumlah orang miskin
dan perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air,
misalnya inpres desa tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah
tangga, khususnya di daerah pedesaan, transmigrasi, dan
masih banyak lagi.
masih banyak lagi.
Krisis ini yang akhirnya menciptakan
suatu resesi ekonomi yang besar dengan sendirinya memperbesar tinggat
kemiskinan dan gap dalam distribusi pendapatan di tanah air, bahkan menjadi
jauh lebih parah dengan kondisi pada dekade 1980-an.
Ukuran Kemiskinan
Ada dua macam ukuran kemiskinan yang
umum dan dikenal antara lain :
1. Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya
selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya
terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic need).
Kemiskinan dapat digolongkan dua
bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2. Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid (1975) semakin besar
ketimpang antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah
penduduk yang selalu miskin.
Sehingga Bank Dunia (World Bank) membagi
aspek tersebut dalam tiga bagian antara lain :
1. Jika 40% jumlah penduduk
berpendapat rendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasionalnya maka
pembagian pembangunan sangat timpang.
2. Apabila 40% lapisan penduduk
berpendapatan rendah menikmati antara 12-17% pendapatan nasional dianggap
sedang
3. Jika 40% dari penduduk
berpendapatan menengahmenikmati lebih dari 17% pendapatan nasioanal maka
dianggap rendah.
Strategi / Kebijakan Dalam
Mengurangi Kemiskinan
- Pembangunan Sektor Petanian
Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sector tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian dan infrastruktur. - Pembangunan Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. - Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar